last update 2016-05-17 10:44:19 1148 hits


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPendidikan adalah hak asasi manusia.

Artinya, setiap warga Indonesia, apa pun status sosial, ekonomi, suku, etnis, gender maupun agamanya, berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya.Untuk memenuhi hak tersebut, Undang-Undang Dasar (UUD) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Rencana strategis (RENSTRA) yang dalam garis besarnya berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasasaran (Organizational direction) serta Program dan kegiatan sebagai strategi untuk mewujudkannya (Organizational strategy) ini, termasuk ukuran-ukuran untuk mengendalikannya (Control strategy), tidak lain dibuat dan disusun dalam rangka menjabarkan semua amanah luhur dan mulia di atas, amanah untuk menjamin kepastian bahwa seluruh warga Indonesia, khususnya warga Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur bisa mengakses pelayanan pendidikan yang bermutu. Bukan hanya itu, RENSTRA Pembangunan Pendidikan yang merupakan penjabaran langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur ini, sengaja disusun untuk dijadikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, termasuk seluruh satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka melaksanakan tugas pokok manajerialnya, yakni merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan hasil-hasilnya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Landasan untuk menentukan ke mana arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur ini akan dan harus dibawa, sudah sangat jelas dan tegas. Bukan saja mengacu kepada kebijakan dan arah yang telah digariskan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan juga hanya mengacu kepada kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi juga mengacu kepada Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang lebih jauh telah dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Cianjur sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 Pada tataran filosofis dan paradigmatis, arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur ini dilaksanakan dalam upaya untuk menghasilkan sosok manusia Indonesia yang berakhlak mulia, sosok manusia yang bisa menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam bahasa Alqurannya, pendidikan tidak lebih dari upaya untuk menjadikan manusia yang mampu berfungsi sebagai khalifah di muka bumi ini.

Pemikiran paradigmatik-teologis ini mengajak seluruh jajaran pendidikan untuk selalu menempatkan pendidikan tidak saja sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai salah satu bentuk ibadah yang setiap gerak serta langkah untuk mewujudkan proses dan hasilnya akan senantiasa diperhitungkan dengan ganjaran setimpal dari Allah SWT.Dikaitkan dengan kebijakan pendidikan tingkat pusat, termasuk kebijakan provinsi, arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur ini tidak lebih dalam rangka mewujudkan empat pilar dasar pembangunan pendidikan, meliputi upaya peningkatan pemerataan, upaya peningkatan mutu, upaya peningkatan relavansi dan upaya penguatan tata-kelola yang tercermin dalam pelaksanaan good governance di semua tingkat dan jenjang pengelolaan pendidikan. Dikaitkan dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur, arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur ini difokuskan kepada upaya untuk mendukung sekaligus mempercepat tercapainya visi pemerintah Kabupaten Cianjur, yaitu :

“MEWUJUDKAN CIANJUR LEBIH SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”.

Terkandung makna penting dalam rumusan visi tersebut adalah tekad sekaligus greget kuat pemerintah Kabupaten Cianjur untuk bisa mewujudkan harapannya dalam lima tahun ke depan, tahun 2011 - 2016, untuk bisa mewujudkan masyarakatnya yang jauh lebih sejahtera dibanding yang telah dicapai lima tahun sebelumnya. Bukan saja sejahtera dalam pengertian sempit, sejahtera secara materi, tetapi juga sejahtera dengan cakupan dan makna yang lebih luas, termasuk di dalamnya sejahtera karena kecerdasan atau pendidikan masyarakatnya bisa terus ditingkatkan, disamping derajat kesehatannya. Dari rumusan visi tersebut di atas juga secara implisit menyiratkan bahwa masyarakat sejahtera yang ingin dibangun oleh pemerintah Kabupaten Cianjur adalah masyarakat yang sikap dan perilakunya senantiasa didasarkan kepada nilai-nilai akhlakul-karimah, nilai-nilai akhlak mulia dengan tiga dimensi dan cakupannya; akhlak manusia terhadap Tuhannya, akhlak manusia terhadap sesamanya, sampai kepada akhlak manusia terhadap lingkungan alam di luar manusia. Secara jelas, cakupan pengertian dan makna yang terkandung dalam visi tersebut di atas, tercermin dalam lima rumusan misinya yang sekaligus merupakan penjabaran lebih jauh dari rumusan visi yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang bermutu

2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan kesehatan yang bermutu

3. Meningkatkan daya beli masyarakat

4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan

5. Aktualisasi nilai-nilai akhlakul-karimah dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Dari rumusan visi dan misi tersebut di atas dengan jelas telah memberi isyarat bahwa arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur dalam lima tahun ke depan, 2011 – 2016, selain ditujukan dalam dua upaya pokok, yakni peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang bermutu, tetapi juga proses pengelolaannya mesti didukung dalam kerangka memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan terselenggaranya kepemerintahan yang baik - “good governance” dalam pengelolaan pendidikan.Dari lima rumusan visi tersebut di atas juga dengan jelas mengisyaratkan bahwa “pembangunan manusia” yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) dengan tiga komponen pokoknya, yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat (purchasing power parity), merupakan arah sekaligus target utama yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Sebagaimana tercermin dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2011 – 2016, IPM Kabupaten Cianjur dalam lima tahun ke depan ditargetkan bisa meningkat dari posisi tahun 2011 yang diperkirakan sudah mencapai 71,20 menjadi 75,88 pada akhir tahun 2016.

Implikasinya, Indeks Pendidikan sebagai salah satu komponen pemdukungnya ditargetkan bisa meningkat dari posisi 70,26 pada tahun 2011 menjadi 75,88 pada tahun 2016. Implikasi lebih jauhnya, arah kebijakan serta program yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur juga harus selalu diorientasikan kepada upaya untuk mengakselerasi peningkatan “Indeks Pendidikan” yang terutama ditandai dengan upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah (rate of years schooling) yang sampai tahun 2011 diperkirakan baru mencapai 7,3 tahun. Lebih jauh, arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur juga mesti dilakukan dalam kerangka untuk menjalankan misi lainnya, yaitu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai akhlakul-karimah yang sekaligus merupakan landasan untuk mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana juga telah menjadi fokus yang telah digariskan pemerintah pusat.

1.2  Landasan Hukum yang menjadi landasan hukum dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2016 ini antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan lembaran negara nomor 3452);

5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara tahun 2003 no. 17, tambahan Lembaran Negara Nomor);

6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Nomor 4355);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan dan Tanggung Jawab keuagan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Nomor 4493);

13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2010;

18. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan Dikaitkan dengan arah, kebijakan serta permasalahan sekaligus tantangan yang dihadapi, paling tidak ada dua belas isu sentral dan strategis - critical issues - yang akan dan harus menjadi fokus dalam pembangunan pendidikan lima tahun ke depan, yaitu:

1. Percepatan penuntasan Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai landasan untuk memulai merintis pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun

2. Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah untuk mewujudkan pendidikan karakter

3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan di daerah terpencil

4. Pemetaan dan redistribusi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kebutuhan riel tiap satuan pendidikan

5. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan, termasuk sertifikasi guru

6. Peningkatan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan) serta integritas seluruh insan pengelola dan pelaksana pembangunan pendidikan

7. Optimalisasi pendayagunaan tenaga fungsional Pengawas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

8. Pembenahan sekaligus penguatan manajemen pendidikan di semua tingkatan

9. Peningkatan pengawasan sumber daya, termasuk sumber pendanaan pembangunan pendidikan.

10. Penyediaan secara lengkap dan akurat data basis pendidikan

11. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan

12. Aktualisasi “Good Governance” dalam rangka memelihara dan meningkatkan citra sekaligus penegakan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur adalah:

1. Memberikan arah pembangunan pendidikan Kabupaten Cianjur;

2. Tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi birokrat pendidikan dalam menyusun rencana kerja tahunan;

3. Landasan bagi para pengelola satuan pendidikan dalam menyusun program jangka menengah dan tahunan pada Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

4. Menetapkan skala prioritas yang dapat menjadi bagi semua stakeholders dalam mengembangkan pendidikan;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber daya pendidikan seperti: potensi peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidikan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 dan kependidikan, pembiayaan pendidikan, perangkat kurikulum, partisipasi masyarakat, dan regulasi pendidikan;

2. Menetapkan visi, misi, strategi dan kebijakan pendidikan 5 (lima) tahun ke depan;

3. Menyajikan matriks indikasi rencana program kegiatan prioritas untuk di jabarkan dalam rencana kerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan tujuan

I.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PENDIDIKAN

1. Tugas, Fungsi, dam Struktur Organisasi

2. Sumber Daya

3. Kinerja Pelayanan

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

3 Telaahan Renstra OPD dan Renstra Kementrian/Lembaga

4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis.

5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

1 Visi dan Misi

2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP


Misi 1 : Mewujudkan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;

Tujuan : Terjaminnya Ketersediaan layanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan

 

Misi 2 : Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas;

Tujuan : Terjaminnya Keterediaan layanan pendidikan yang berkualitas

Sasaran

  • Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan
  • Terkendalinya angka mengulang dan droup out di setiap tingkatan dan jenjang
  • Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan
  • Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja
  • Tertanamkannya nilai-nilai ahlakulkarimah ke dalam pribadi peserta didik
  • Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikanMeningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan

 Untuk lebih jelasnya dapat di download disini


Info!